CBA Ungkap Bisnis Centeng Pejabat dengan Honor Pengawal Gubernur Malut Rp660 Juta

Jakarta – Isu terkait pengelolaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian masyarakat tertuju pada alokasi dana untuk jasa tenaga keamanan, khususnya pengawal pribadi bagi kepala daerah, yang dianggap sangat berlebihan. Angka yang fantastis ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Anggaran Besar untuk Jasa Keamanan Pejabat Daerah

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengemukakan kritik terhadap besarnya anggaran yang dialokasikan untuk honor pengawal pribadi pejabat daerah. Ia berpendapat bahwa angka yang tinggi ini menunjukkan ketidaktransparanan yang berpotensi memicu keraguan di masyarakat.

Dalam penjelasannya, Uchok menyebutkan bahwa di Kabupaten Subang, alokasi anggaran untuk honor tenaga keamanan Bupati mencapai sekitar Rp480 juta per tahun. Namun, angka tersebut ternyata masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan untuk Gubernur Maluku Utara (Malut).

Anggaran Jasa Keamanan di Maluku Utara

“Di Maluku Utara, anggaran untuk jasa keamanan Gubernur mencapai Rp660 juta setiap tahunnya. Ini adalah jumlah yang sangat signifikan, dan publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana penggunaan anggaran tersebut,” tegas Uchok dalam keterangannya pada Rabu (22/04/2026).

Menurutnya, masalah utama bukan hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada kurangnya informasi mengenai jumlah personel pengawal yang sebenarnya menerima honor. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Kekurangan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

Uchok menyoroti bahwa dalam dokumen anggaran yang ada, rincian mengenai jumlah personel pengawal tidak dicantumkan dengan jelas oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda). Ketidakjelasan ini menyulitkan masyarakat untuk menilai apakah anggaran tersebut wajar atau tidak.

“Jika jumlah personelnya tidak diungkapkan, bagaimana masyarakat bisa menghitung apakah anggaran itu rasional? Ini adalah masalah yang perlu diperhatikan serius,” tegasnya. Menurut dia, pola pengelolaan seperti ini membuka ruang bagi ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

• Kurangnya transparansi dalam laporan anggaran
• Minimnya rincian jumlah personel pengawal
• Kesulitan masyarakat dalam melakukan pengawasan
• Angka yang tinggi tanpa penjelasan detail
• Peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran

Akomodasi Kebutuhan Keamanan dengan Keterbukaan

Uchok juga menyoroti kemungkinan bahwa anggaran besar tersebut dibenarkan dengan alasan kebutuhan standar pengamanan bagi kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa alasan keamanan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghalangi akses informasi publik.

“Jika kebutuhan pengamanan memang besar, sampaikanlah secara terbuka. Informasikan berapa banyak personel yang terlibat, apa saja tugas mereka, dan bagaimana sistem kerjanya. Jangan sampai publik merasa curiga ada pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Pentingnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum

Lebih lanjut, Uchok mengingatkan agar aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan perhatian lebih terhadap pos anggaran semacam ini. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang berasal dari pajak rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk kenyamanan para pejabat.

“Jangan sampai anggaran keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat justru digunakan untuk fasilitas mewah bagi kepentingan pribadi pejabat,” tambahnya. Fenomena besarnya anggaran untuk pengawal kepala daerah ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai standar ideal biaya pengamanan pejabat publik.

Tuntutan Efisiensi Anggaran

Di tengah kebutuhan efisiensi anggaran dan perhatian yang lebih terhadap pelayanan dasar masyarakat, masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pihak-pihak terkait mengenai dasar perhitungan anggaran tersebut. Termasuk di dalamnya adalah jumlah personel yang terlibat dan mekanisme pengawasannya.

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan bukanlah sekadar pilihan, melainkan merupakan kewajiban. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat terjaga dengan baik.

Menjaga Kepercayaan Publik melalui Transparansi

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran tidak bisa diabaikan. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana publik. Hal ini juga akan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa merugikan kepentingan masyarakat.

Uchok menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah langkah awal untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, termasuk di dalamnya adalah rincian personel pengawal dan tugas yang mereka emban.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah daerah disarankan untuk:

• Memberikan laporan anggaran yang transparan dan akuntabel.
• Mencantumkan rincian jumlah dan tugas personel pengawal dalam dokumen anggaran.
• Menyediakan saluran komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan terkait anggaran.
• Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran.
• Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebutuhan dan penggunaan anggaran untuk pengamanan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran untuk jasa tenaga keamanan dapat dilakukan dengan lebih baik dan transparan. Masyarakat pun diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena anggaran besar untuk pengawal kepala daerah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menilai ulang bagaimana dana publik dikelola. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga dan ditingkatkan.